BP,bentarapatroli.com - PALANGKARAYA - PT. Bisma Dharma Kencana Mangkir Dari Panggilan Mediasi Tuntutan Realisasi Kebun Plasma Masyarakat Desa Bangkuang
Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng memfasilitasi pertemuan masyarakat Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan PT. Bisma Dharma Kencana untuk membahas tentang Tuntutan Realisasi Kebun Plasma.
Agenda mediasi yang seharusnya dilaksanakan pada hari Selasa (11/04/23) di Ruang Rapat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, namun harus ditunda dikarenakan pihak dari PT. Bisma Dharma Kencana tidak hadir atau mangkir dengan alasan Kantor PT. Bisma Dharma Kencana berada di Jakarta dan tidak ada di Kalimantan Tengah, sehingga pihak perusahaan belum berkoordinasi dengan manajemen serta atasan".
Dalam wawancara, Kades Desa Bangkuang dalam hal ini, ibu Rami mengatakan bahwa pihak nya berharap ada kejelasan dari PT. Bisma Dharma Kencana, dan yang bersangkutan bisa secepat nya merealisasi kan plasma 20% kepada masyarakat Desa Bangkuang.
"Kami berharap ini segera selesai dan segera menemukan jalan keluar karna sudah berlarut-larut dan banyak memakan waktu"Tambahnya"
"Disana ada Dusun Bisma, tetapi anehnya desa induknya tidak dikasih plasma, dengan berbagai macam alasan. Kami tidak melarang investor untuk datang ke Kalteng, berinvestasi terhadap sumber daya alam. Tetapi tolong penuhi dahulu kewajiban mereka dengan masyarakat" ujar BUMdes, Kosasih D.A.
Masalah tersebut sudah berjalan 20 tahun, namun sampai saat ini tidak ada solusi. Bahkan CSR dari pihak perusahaan pun justru lebih banyak menjalankan programnya ke desa lain yang ada disekitar, sehingga masyarakat Desa Bangkuang seperti tidak diperhatikan. Pimpinan rapat, Adi Suseno pun menyayangkan ketidak hadiran perusahaan dalam pertemuan ini, "padahal kita sudah hadir cukup lengkap" ucapnya.
Sebagai kesepakatan bersama anggota rapat yang hadir, maka ditentukan jadwal pertemuan selanjutnya pada bulan Mei, yaitu hari Rabu (03/05/23).
Masyarakat juga berharap Bupati Katingan dapat aktif untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Nantinya hasil yang didapat, semua akan diserahkan kepada masyarakat. "Apabila mediasi yang nantinya dilakukan tidak ada solusi (buntu), maka langkah selanjutnya kami akan ke kementerian", tutur" Kosasih.
*DM*
